Blog Usaha Jasa Konstruksi

BALIKPAPAN-Ketua DPC Gapeksindo Balikpapan, Ir H Hasyim ST mengatakan, munculnya kekhawatiran bakal tertundanya pelaksanaan lelang proyek APBD Balikpapan, bukan untuk proyek pengadaan barang dan jasa, tapi pada proyek fisik—yang diikuti para pengusaha jasa konstruksi (kontraktor, red). “Kalau untuk lelang hingga pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa, bisa lebih cepat, karena tidak ada proses pekerjaan fisik.

Begitu pemenang lelang diputuskan, barang yang diinginkan bisa langsung dibeli atau dipesan di luar Balikpapan. “Ini berbeda dengan proyek fisik, semisal membangun gedung—yang perlu waktu untuk membangunnya (terkait usia bangunan sekitar 6 bulan, red), sekaligus ada masa pemeliharaan,” ujar Hasyim menjawab Metro di kantornya, belum lama ini.

Sebab itu, tandas alumni Universitas Petra Surabaya ini, idealnya memang ada skala prioritas untuk pelaksanaan lelang. Misalnya, mendahulukan lelang untuk proyek fisik yang prosesnya memang cukup lama dan diyakini bakal diikuti banyak kontraktor. “Tim satgas mestinya membuat skala prioritas untuk proyek fisik yang memang diperlukan masyarakat.

Seperti gedung atau bangunan sekolah, fasilitas umum dan lainnya. Mengapa harus seperti itu, supaya masyarakat dan kontraktor juga tidak dirugikan,” tutur dia. Apalagi ucap direktur PT Meranti Group ini, pemkot sudah menetapkan aturan untuk tidak lagi membuat proyek luncuran. “Kan tidak munkin sebuah proyek gedung yang dibangun putus begitu saja.

Misalnya sebuah bangunan SD, karena waktunya tidak sempat lagi hingga akhir Desember, tapi karena tidak ada luncuran, terpaksa bangunan itu tanpa atap. Ini kan jelas merugikan masyarakat,” paparnya. Karenanya, Hasyim menawarkan usul, agar tim satgas lelang termasuk pihak terkait di Pemkot Balikpapan, bisa berdialog untuk mencari solusi terbaik terkait pelaksanaan lelang proyek fisik ini.

“Kami bukan mendikte pemkot, tapi berharap kejadian tahun-tahun sebelumnya untuk pelaksnaan lelang yang terpaksa molor, tidak terjadi lagi tahun ini,” ujar dia. Sebelumnya, Kapala Bagian (Kabag) Pembangunan Pemkot Balikpapan, Ir Muhaimin ST membantah kekhawatiran bakal tertundanya pelaksanaan lelang atau tender proyek APBD Balikpapan tahun 2009 ini akibat dua hajatan besar nasional, yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden (pilpres).

Muhaimin yang juga koordinator Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelelangan Pemkot Balikpapan ini menegaskan, pelaksanaan lelang proyek fisik, pengadaan barang dan jasa serta jasa konsultan, dijamin sesuai target waktu yang ditetapkan. “Jadi, tidak ada hubungan pelaksanaan lelang terhambat hanya dua agenda nasional, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Karena di pemkot, sudah ada tim satgas lelang yang memang ditugasi untuk mengurusi proses pelaksanaan lelang agar berjalan lancar,” ujar Muhaimin menjawab Metro di kantornya, Jumat (8/5) Apalagi, tandas dia, ada 30 orang yang ditunjuk dalam tim satgas lelang atau sebanyak 6 regu. Mereka inilah, yang setiap saat memproses usulan kegiatan di masing-masing dinas-instansi (SKPD, red) .

Namun, cepat atau lambatnya proses itu, diakuinya sangat tergantung dari proses usulan di masing-masing instansi tadi. Sebenarnya, kata Muhaimin, ada enam tahapan dalam sebuah proses lelang. Yakni, mulai pengajuan dokumen lelang ke tim satgas, proses kelengkapan dokumen dari SKPD, evaluasi penawaran, verifikasi, pengumuman pemenang dan penetapan pemenang.

“Tahapan inilah, yang memerlukan proses, sehingga pelaksanaan lelang tidak bisa instant atau secepat yang dibayangkan banyak orang,” tuturnya. Untuk tahun ini, pemkot akan meluncurkan sebanyak 455 paket pekerjaan yang akan dilelang atau ditenderkan, dengan nilai sekitar 320 miliar.

Dari jumlah itu, ada 305 paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp 600 juta, yang akan dilelang secara manual, serta 155 paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp 600 juta, yang akan dilelang lewat sistem tender elektronik atau e-proc.

Hingga Akhir April 2009, lanjut Muhaimin yang juga Ketua DPD KNPI Balikpapan tersebut, yang sudah dalam tahap proses lelang sebanyak 234 paket pekerjaan dengan nilai sebesar Rp 116.039.257-688. Dari jumlah itu, 188 paket pekerjaan dilelang secara manual dan 46 paket pekerjaan dilelang lewat internet (e-proc, red).

Hanya saja ia mengakui, untuk proyek fisik APBD—melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), memang belum semua diluncurkan. “Sejauh ini, dari PU baru masuk usulan 7 paket kegiatan ke tim satgas lelang dan semuanya proyek drainase,” ujarnya.(rud)