Blog Usaha Jasa Konstruksi

Tidak terasa tahun 2010 segera berakhir. Pertarungan pengusaha lokal dalam memperebutkan paket proyek kontruksi yang di lelang melalui system full eproc di Balikpapan yang dijalankan satgas sejak tahun 2010 ternyata masih di dominasi kalangan perusahaan BUMN alias Badan Usaha Milik Negara(bukan pengusaha, karena modal mereka dibiayai oleh negara) ). Data-data dibawah ini bisa menunjukkan betapa sulitnya pengusaha lokal dalam bersaing memperebutkan paket konstruksi yang berskala menengah apalagi skala besar. Perhatikan data dibawah ini :

1. Dinas Pendidikan 1.01.1.01.01.17.02 Pembangunan Ruang Praktek III SMKN I Balikpapan Menjadi SMK Model 7 01.926.786.3-721.000 PT. PUTRA MANDIRI CIPTA KARYA INDAH (PMCKI) Rp.4,039,039,215.00 21 April 2010 9:10:49 (Pengusaha Lokal)

2. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 1.03.1.03.01.59.05.5.2 Penanganan Longsoran Areal Gedung Squash 4 01.302.648.9-725.002 PT.CIPTA KARSA Rp.9,390,380,591.00 29 April 2010 17:45:22 (Perusahaan Besar Luar Daerah ):

3. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 1.03.01.02.17.5.2 Pembangunan Balikpapan Islamic Centre (Gedung Kantor MUI) 9 02.133.843.9-721.000 PT. PUTRI MEDINA Rp.6,070,308,587.00 29 April 2010 17:45:02 30 April 2010 9:00:00 (Pengusaha Lokal)

4.Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 1.03.01.67.02.5.2 Pembangunan Stadion Balikpapan 11 01.001.614.5-051.000 Persero PT. WASKITA KARYA Rp.74,593,602,007.00 19 Mei 2010 12:09:03 20 Mei 2010 9:00:00 (Perusahaan Negara BUMN)

5. PDAM 025 Pembangunan Gedung Kantor PDAM Jl. Ruhui Rahayu Kota Balikpapan 14 01.001.613.7-051.000 PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN CABANG VI KALIMANTAN Rp.25,989,576,345.00 25 Agustus 2010 10:20:08 (Perusahaan Negara BUMN)

6.Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 1.03.01.15.11-1 Lanjutan Peningkatan Jalan MT.Haryono-Syarifuddin Yoes 5 01.440.582.3-721.000 PT.MARTADINATA INDAH Rp.11,418,000,000.00 29 September 2010 13:50:03 (Pengusaha Lokal)

7. Proyek Jalan Tol Balikpapan samarinda (Pagu dana 2 trilyun) terbagi dalam 5 paket pekerjaan. (Paket Proyek Profinsi Kaltim)
Tahap pertama pembangunan jalan tol itu sudah dilelang dengan sistem tahun jamak (multiyears) 2010 hingga 2013. Pekerjaan dibagi dalam lima paket, masing-masing paket pertama adalah Ruas Km 13 Balikpapan - Samboja dengan pagu dana Rp 397,399 miliar.

Berikutnya paket kedua adalah Ruas Samboja - Palaran 1 dengan pagu dana Rp 396 miliar. Paket ketiga adalah ruas Samboja - Palaran II dengan pagu dana Rp 396 miliar, disusul paket keempat ruas Palaran - Jembatan Mahkota II dengan pagu dana Rp Rp 385,601 miliar. Terakhir paket Km 13 - Sepinggan senilai Rp 395 miliar. Sehingga total nilai proyeknya adalah Rp 1,970 triliun.

Dari hasil pemasukan dokumen penawaran , seluruh paket dimenangkan Perusahaan Negara (BUMN)

Dari data-data diatas sangat jelas bahwa Pengusaha Lokal belum mampu berbuat banyak dalam memperebutkan paket proyek berskala besar dan hanya menjadi penonton setia di daerahnya sendiri.

Apa yang dapat dijadikan bahan evaluasi pengusaha lokal dalam bersaing melawan pengusaha luar dan Perusahaan Milik Negara (BUMN) ???. Dari pengalaman pmcki dalam berjuang dan berkompetisi secara sehat melawan para Pelaku jasa konstruksi yang berasal dari luar daerah dan BUMN bisa di jelaskan bahwa:
Yang pertama tentunya MODAL USAHA !!!. Jika dibandingkan dengan BUMN (Modal Negara) tentunya pengusaha lokal tidak akan mampu melawan mereka, karena kemampuan modal pengusaha lokal jauuuuuuuuuhhhh lebih kecil dari pesaing mereka yaitu BUMN.
Yang Kedua adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Bukan rahasia lagi bahwa pengusaha lokal belum cukup mampu untuk merekrut tenaga ahli yang memliki kompetensi di bidang jasa konstruksi. Alasanya sangat klasik , yaitu MODAL USAHA. Dengan modal usaha yang pas-pasan mereka hanya mampu merekrut tenaga ahli lokal dan belum cukup ilmu dan pengalaman dalam melaksankan proyek besar. Jika Pengusaha lokal memiliki tenaga ahli yang berpengalaman jumlahnya tidak akan cukup jika dipersyaratkan dalam Tender sebagai syarat mutlak yang diwajibkan panitia tender.
Yang Ketiga adalah Sumber Daya Peralatan. Kendala para pengusaha lokal pada aspek kepemilikan peralatan sangat-sangat tidak dapat dibandingkan dengan Perusahaan Milik Negara (BUMN). Disni kekuatan modal juga sangat berperan penting, karena dengan modal mereka yang cukup besar bukan hal yang sulit untuk memiliki peralatan yang diinginkan.
Bandingkan dengan Pengusaha lokal yang hampir sebagian hanya mampu menyewa bahkan hanya mendapat dukungan dari pemilik alat.
Yang Keempat adalah Image. Dalam hal ini para Pimpro (Owner) cenderung mencari jalan aman dengan lebih menyukai jika proyek yang mereka kendalikan nantinya dikerjakan oleh Perusahaan yang berasal dari BUMN. Contoh kasus pada tahun 2007-2009 , seluruh proyek yang berhubungan dengan PON (Pekan Olah Raga Nasional) yang diselenggarakan Profinsi Kalinantan Timur hampir seluruhnya dikerjakan Perusahaan Negara alias BUMN.
Yang Kelima adalah Koneksi dan Loby. Bukan rahasia lagi di Indonesia khususnya , peran Koneksi(Hubungan baik yang didasari saling menguntungkan)dan Loby juga menjadi hal yang sangat menentukan dalam bersaing memeperebutkan paket pekerjaan. Hal ini sering terjadi hanya tidak terlihat secara kasat mata, karena mereka pandai bermain di belakang layar. Intervensi Pejabat Pusat dan Pejabat daerah untuk menekan para Pimpro dan Panitia Lelang dalam menentukan pemenang paket pekerjaan berskala besar juga menjadi faktor utama pengusaha lokal mengalami kekalahan dalam mengikuti suatu proses lelang. Walaupun pengusaha menang dalam pembukaan penawaran belum tentu mereka menjadi Pemenang setelah di evaluasi. 1001 alasan bisa dijadikan dasar untuk menggugurkan pengusaha lokal jika Intervensi terjadi. Hanya untuk membuktikan hal ini sangat sulit.
Faktor yang terakhir adalah Luck alias Keberuntungan. Faktor keberuntungan kadang menjadi hal yang sangat istimewa dalam memenangkan tender suatu pekerjaan yang di tender dengan system full eproc seperti yang dijalankan Pemerintah Kota Balikpapan. Dengan System Full eproc seluruh peserta tender diwajibkan mengirim data penawarannya dengan menggunakan software Client. Pada proses pengiriman data inilah terkadang para pengusaha lokal bisa mengambil keuntungan memenangkan pertarungan jika Para perusahaan Negara gagal mengirim data yang dikarenakan system internet mengalami over bandwith atau server mengalami keruskan disaat saat terkahir batas waktu pemasukan. Karena hampir seluruh peserta tender biasanya mengirim data pada saat yang bersamaan dan dihari terakhir batas pemasukan penawaran. Namun hal ini hanya terjadi sesekali saja. Jadi Faktor keberuntungan ini biasanya terjadi karena memang ada Intervensi dari Tuhan yang memang sudah menghendaki pengusaha lokal menjadi pemenangnya. ha ha ha.... (tertawa dulu ahhh)

Bagaimana tantangan usaha jasa konstruksi pada tahun 2011 nanti ??? jawabannya masih sama seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kecuali ada kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah , Pemerintah Profinsi dan Pemerintah Pusat yang mendukung penuh pengusaha lokal dalam bersaing dalam memeperebutkan paket pekerjaan yang berskala besar dengan memberikan kebijakan bantuan modal usaha, pelatihan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dengan membebaskan biaya pelatihan alias gratis, mendukung pengusaha lokal dalam hal peralatan dengan membuka badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengelola aset daerah dibidang peralatan penunjang pekerjaan, dan hal yang penting adalah menghindari aspek intervensi pada saat proses lelang.

Sebagai sesama pengusaha lokal, kami mengajak agar bersama-sama terus berjuang melawan kekuatan BUMN dengan terus meningkatkan profesionalisme dalam bersaing disektor jasa konstruksi, dan sebagai himbauan kepada seluruh BUMN sebaiknya bersaing dengan Pengusaha Luar Negeri dan Bertarung memperebutkan proyek di Luar Negeri, jadi tidak terkesan Jago Kandang di Negeri Sendiri apalagi hanya berani melawan Pengusaha Lokal.

artikel pendukung :

Kadin Sambut Baik Konsorsium Jalan Tol
“Asal Jelas Investor, Bukan Kontraktor”

SAMARINDA – Wacana pembentukan konsorsium oleh pengusaha lokal Kaltim untuk membiayai pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda disambut positif Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim M Fauzi A Bahtar. Bahkan, dia menyatakan, mendukung penuh rencana itu. “Namun, untuk membiayai jalan tol itu harus diperjelas dari awal. Sifatnya investor atau kontraktor.

Kalau dari awal investor, ya investor. Jangan sampai kasus lama terulang, awalnya investor belakangan ternyata kontraktor,” sebut Fauzi. Apa yang dia sampaikan bukan ingin melemahkan, namun justru memperkuat komitmen pengusaha Kaltim mendukung pembangunan di daerah ini. Ia yakin, pengusaha Kaltim sangat mampu bersinergi membiayai proyek tersebut.

Untuk tahap pertama pembangunan jalan tol Samarinda – Balikpapan, menurut Fauzi yang saat ini sudah berjalan adalah dengan pola joint operation (JO). Sebelumnya, pengusaha Johny Santoso yang juga pengembang Bukit Damai Indah (BDI) melemparkan usulan konsorsium dan diamini Kadin Balikpapan. Hal itu disampaikan Ketua Komite Pariwisata Investasi dan Promosi Kadin Balikpapan Hendro Umbas.

Penghimpunan dana investor, lanjut Hendro, tidaklah mudah. Namun akan jadi gampang jika didahului oleh sejumlah pengusaha yang punya track record mumpuni. Salah satunya Johnny, yang juga pemilik hunian elite Bukit Damai Indah (BDI) tersebut. Fauzi juga sangat gembira jika proyek pembangunan jalan tol itu diminati pengusaha Kaltim.

Menurutnya, sudah sepatutnya Kaltim mendapat kesempatan menggarap megaproyek. Apalagi, proyek tersebut akan menjadi ikon transportasi di Kaltim. Saat ini yang sudah berjalan adalah sistem joint operation (JO) atau melalui kerja sama operasi (KSO). Poinnya pengusaha lokal bukan dijadikan subkontraktor. Untuk tahap berikutnya, Kadin Kaltim akan kembali mengumpulkan para pengusaha dan membentuk konsorsium.

Harapannya ada porsi untuk Kadin. Sementara Kadin akan tetap mempersiapkan semua peryaratan administrasi dan kesiapan lain. Tahap pertama pembangunan jalan tol itu sudah dilelang dengan sistem tahun jamak (multiyears) 2010 hingga 2013. Pekerjaan dibagi dalam lima paket, masing-masing paket pertama adalah Ruas Km 13 Balikpapan - Samboja dengan pagu dana Rp 397,399 miliar.

Berikutnya paket kedua adalah Ruas Samboja - Palaran 1 dengan pagu dana Rp 396 miliar. Paket ketiga adalah ruas Samboja - Palaran II dengan pagu dana Rp 396 miliar, disusul paket keempat ruas Palaran - Jembatan Mahkota II dengan pagu dana Rp Rp 385,601 miliar. Terakhir paket Km 13 - Sepinggan senilai Rp 395 miliar. Sehingga total nilai proyeknya adalah Rp 1,970 triliun.

Bambang Susilo dari dewan pertimbangan Kadin Kaltim yang juga dikenal sebagai Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI juga sempat mengeluhkan banyaknya kontraktor BUMN yang mengerjakan proyek di Kaltim. "Pengusaha lokal tak kalah dengan pengusaha luar. Kaltim ini banyak proyek, tapi jadi penonton. Begitu dana proyek turun, yang mengerjakan banyak perusahaan BUMN," ujarnya.(eff/jpnn)

artikel lainnya :

BSB Dulu, Baru Jalan Tol
Wibowo: Kebutuhan Bandara Sangat Mendesak

SAMARINDA-Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim Wibowo Handoko meminta Pemprov mengutamakan pembangunan Bandara Samarinda Baru (BS yang saat ini mandek ketimbang proyek lain di Kaltim, termasuk Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Jembatan Pulau Balang Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU). “Kebutuhan bandara ini sangat mendesak,” katanya kepada KPNN, kemarin..

Karena, tambah dia, proyek pembangunan lapangan terbang itu sudah lama mandek. Di sisi lain, Samarinda sebagai ibu kota provinsi, sudah lama tak memiliki bandara yang representatif, mengingat Bandara Temindung dinilai sudah tak layak. “Kami di DPRD Kaltim sudah menunjukkan komitmen dengan menyetujui dana di APBD-Perubahan Rp 31 miliar untuk BSB.

Itu bentuk komitmen provinsi,” tuturnya. Karena itu, pihaknya mendesak semua elemen yang terlibat dalam pembangunan bandara ini bisa segera menuntaskan proyek tersebut. Menurutnya, harus ada pembicaraan segera antara Pemprov, DPRD Kaltim, Pemkot, dan DPRD Samarinda untuk menuntaskan masalah yang memang masih mengganjal untuk melanjutkan proyek tersebut. “Sebelumnya memang sudah ada pertemuan-pertemuan.

Yang harus dituntaskan memang soal selisih pembayaran yang saat ini memang belum tuntas,” tuturnya. Dia juga mengaku prihatin dengan mandeknya proyek pembangunan lapangan terbang tersebut. Karena itu, persoalan yang melilit proyek itu harus bisa dituntaskan segera. “Ini memang perlu komitmen bersama,” katanya.

Proyek pembangunan BSB memang kembali mencuat dalam Sidang Paripurna DPRD Kaltim dengan agenda pemandangan umum fraksi tentang beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan eksekutif, kemarin. Seperti disampaikan Lelyanti Ilyas, juru bicara Fraksi PKS. Menurutnya, program pembangunan bandara itu harusnya bisa segera dilanjutkan.

Mengingat, Samarinda sebagai ibu kota seharusnya sudah memiliki lapangan terbang yang refresentatif. “Mengenai kewajiban pemerintah kepada kontraktor (PT Nuansa Cipta Realtindo/NCR), tentu harus diselesaikan dengan baik, dengan mengacu pada hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” tuturnya.

Diketahui, realisasi pembangunan BSB yang sudah dilakukan PT NCR dengan versi tim audit teknis dari Pemprov Kaltim berbeda. Versi PT NCR yang melakukan pengerjaan mulai 26 November 2007 hingga 20 Juli 2009 sudah 32,541 persen. Sedangkan tim teknis menyebutkan progresnya baru 23,009 persen. Sebelumnya, pembangunan sisi darat bandara, DPRD Kaltim sudah menyetujui alokasi dana Rp 696.358.080.440.

Dana itu akan digelontorkan secara multi years (tahun jamak). Ini seperti tertuang dalam surat DPRD kepada Gubernur Kaltim Nomor 160/40.A/SET-HK/IV/2010 tertanggal 8 April lalu. Sementara untuk kebutuhan total sisi darat Rp 810 miliar. Itu untuk pembangunan 20 item, yang di antaranya untuk terminal, tempat parkir, dan drainase.

Disinggung soal rencana tender ulang yang akan dilakukan, Kadishub Kaltim Zairin belum bisa memastikan. Sedangkan untuk sisi udara, uang yang dibutuhkan Rp 1,2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk tiga item di sisi udara, yakni runway, apron, dan tower.(far/kpnn)

admin : by pmcki