Blog Usaha Jasa Konstruksi

by pmcki
Sekedar mengingatkan kembali tulisan saya pada 13 Mei tahun 2009 yang berjudul " Buat Skala Prioritas Tender eproc ". Saat itu saya mengkhawatirkan akan terjadi keterlambatan pelaksanaan fisik proyek pemerintah kota Balikpapan jika satgas eproc sebagai pelaksana lelang proyek tidak segera melaksanakan lelang proyek terutama dengan membuat skala prioritas. Dibawah ini kutipan tulisan saya saat itu.

Ketua DPC Gapeksindo Balikpapan, Ir H Hasyim ST mengatakan, munculnya kekhawatiran bakal tertundanya pelaksanaan lelang proyek APBD Balikpapan, bukan untuk proyek pengadaan barang dan jasa, tapi pada proyek fisik—yang diikuti para pengusaha jasa konstruksi (kontraktor, red). “Kalau untuk lelang hingga pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa, bisa lebih cepat, karena tidak ada proses pekerjaan fisik.

Begitu pemenang lelang diputuskan, barang yang diinginkan bisa langsung dibeli atau dipesan di luar Balikpapan. “Ini berbeda dengan proyek fisik, semisal membangun gedung—yang perlu waktu untuk membangunnya (terkait usia bangunan sekitar 6 bulan, red), sekaligus ada masa pemeliharaan,” ujar Hasyim menjawab Metro di kantornya, belum lama ini.

Sebab itu, tandas alumni Universitas Petra Surabaya ini, idealnya memang ada skala prioritas untuk pelaksanaan lelang. Misalnya, mendahulukan lelang untuk proyek fisik yang prosesnya memang cukup lama dan diyakini bakal diikuti banyak kontraktor. “Tim satgas mestinya membuat skala prioritas untuk proyek fisik yang memang diperlukan masyarakat.

Sebagai Koordinator satgas eproc Bapak Muhaimin saat itu menjawab kekhawatiran saya yang saat itu mewakili anggota Gapeksindo Balikpapan sebagai pelaku jasa konstruksi , Dibawah ini adalah kutipan jawaban saat itu :

Muhaimin yang juga koordinator Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelelangan Pemkot Balikpapan ini menegaskan, pelaksanaan lelang proyek fisik, pengadaan barang dan jasa serta jasa konsultan, dijamin sesuai target waktu yang ditetapkan. “

Satu kata kunci yang harus digaris bawahi dari pernyataan koordinator satgas yaitu " dijamin sesuai target waktu yang ditetapkan ". Artinya dengan jaminan akan tepat waktu dapat dikatakan seluruh proyek fisik juga dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaan roda pembangunan di Kota Balikpapan dapat berjalan dengan maksimal.
Namun tidak seperti yang dijanjikan saat itu ternyata pada akhir tahun 2009 jauh dari harapan. Target penyerapan anggaran yang di target sebesar 100 persen ternyata hanya mampu terserap kurang dari 80 persen. . Salah satu tolak ukur dari kurang maksimalnya penyerapan anggaran pembangunan pemkot Balikpapan di tahun 2009 , yaitu Proyek Luncuran Mencapai Lebih dari Rp 200 Milyar.
Dan sesuai kenyataan tersebut dapat saya katakan Pemkot Balikpapan di tahun 2009 Gagal memenuhi janjinya.
Jika sesuai dengan analisa saya saat itu tepat (emang tepat, he he he), faktor kegagalan atau tidak tercapainya target penyerapan anggaran , selain keterlambatan proses lelang juga faktor yakni :
1. " pemilu legislatif dan pemilihan presiden (pilpres)".

“Kami bukan mendikte pemkot, tapi berharap kejadian tahun-tahun sebelumnya untuk pelaksnaan lelang yang terpaksa molor, tidak terjadi lagi tahun ini,” ujar dia. Sebelumnya, Kapala Bagian (Kabag) Pembangunan Pemkot Balikpapan, Ir Muhaimin ST membantah kekhawatiran bakal tertundanya pelaksanaan lelang atau tender proyek APBD Balikpapan tahun 2009 ini akibat dua hajatan besar nasional, yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden (pilpres).

Alasannya ??? Bagaimana mungkin 2 (dua) hajatan besar tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah kota Balikpapan dan Perngusaha Jasa Konstruksi di tahun 2009 ? , bukan rahasia umum di Negara Indonesia , Dampak yang terjadi jika di suatu kota , Profinsi atau Negara akan melaksanakan Pemilu hampir sebagian besar aparat pemerintah akan terbagi konsentrasinya baik dalam urusan langsung maupun tidak langsung untuk menyukseskan Pemilu tersebut, akibatnya ya seperti yang bisa kita duga, urusan menyukseskan target pembangunan menjadi terganggu. Dan Hiruk Pikuk Pemilu sudah pasti mengganggu kegiatan pelaksanaan proyek akibat banyaknya acara yang melibatkan masyarakat umum dan sebagian besar pekerja aktif yang terlibat di proyek.

2. Pelelangan berhasil dicapai mencapai target diatas 90 persen , tetapi Kenyataannya Pemenang tender tidak dapat bekerja akibat belum siapnya Owner (Pemkot) menyerahkan Lahan atau lokasi dimana proyek akan dilaksanakan. Satu alasan klasik yaitu " Tanah Belum dapat dibebaskan atau masih ada masalah dengan masyarakat setempat yang menghambat pelaksanaan proyek tersebut ".

Dua faktor tersebut diatas cukup menjadi alasan kekhawatiran saya saat itu dan terbukti benar 100 persen ( he he he ).

Bagaimana Prestasi Pemerintah di Tahun 2010 ini dalam hal penyerapan anggaran berbasis kinerja ? Jawabannya SAMA alias tidak ada perubahan.

Hal itu tergambar dari Kegelisahan dan Rasa Pesimis Ketua DPRD Balikpapan H. Andi Burhanuddin Sollong,SE ; dalam satu wawancara disuatu koran harian Metro Post Balikpapan tanggal 11 Desember 2010, yang menyatakan " Wajar saja kita pesimis, karena sampai saat sekarang, penyerapan anggaran seluruhnya belum dapat terserap 100 persen".
DPRD yang memiliki fungsi dan bertanggung jawab mengesahkan anggaran belanja daerah dan sekaligus mengawasi pelaksanaan pembangunan diwakili Ketuanya beralasan bahwa Tidak adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur pokok-pokok pengelolaan daerah atau peraturan walikota (perwali) yang mengatur sistem pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu penyebab tidak maksimalnya anggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemkot Balikpapan.Akibatnya tahun 2010 ini jumlah dana yang di luncurkan sebesar Rp 140 Milyard,dan Anggaran hanya mampu terserap sekitar 70 persen.
Dengan Penilaian anggaran, serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan oleh SKPD menjadi tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu artinya semakin banyak proyek luncuran di tahun 2011, maka pelaksanaan pembangunan ditahun 2010 tidak mampu dilaksanakan secara maksimal.
Kepala Bagian Pembagunan sekaligus ketua satuan tugas eproc (satgas eproc) menjelaskan, proyek yang akan diluncurkan tahun 2011 senilai Rp 140 milyar tersebut berasal dari beberapa sumber anggaran yakni APBD kota dan Profinsi, serta bantuan dana dari APBN. Ketika ditanya dan diminta penjelasan soal kendala yang dihadapi sehingga SKPD terutama dilingkungan Pemkot belum secara maksimal menggunakan anggran bagi pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Muhaimin menjelaskan, sbb :
1. Terlambatnya Pengesahan APBD-Perubahan yang baru ditetapkan Oktober 2010.
2. Banyaknya masalah non teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, seperti pembebasan lahan serta kendala non teknis lainnya.

Ya, lagi lagi alasan klasik selalu muncul jika terjadi kegagalan dalam peningktan prestasi dalam pembangunan.

Sebagai salah satu pelaku usaha dan ketua Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia ) Balikpapan, alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran. Banyak alasan dan faktor yang bisa dijadikan alasan yang lebih tepat untuk mendeteksi faktor kegagalan tersebtu dan salah satunya adalah " Kegagalan Sistem Managemen Pembangunan ".
Alasan saya mengatakan kegagalan sistem sebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran selalu terjadi setiap tahun dan terus berulang ulang terjadi. Beberapa hal dibawah ini adalah yang mengakibatkan terjadinya kegagalan sistem Manajemen Pembagunan dipemerintahan kota Balikpapan yaitu,:
A. Perencanaan , salah satu Aspek yang paling penting dalam Manajemen adalah Perencanaan, dalam hal ini Perencanaan Suatu Proyek biasanya di usulkan oleh SKPD dan Diteruskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Balikpapan, untuk mendapat persetujuan anggaran di DPRD. Dan ternyata setelah di setujui tidak dapat dikerjakan dengan alasan masih terdapat masalah seperti pembebesan lahan. Nah disini bisa dikatakan Kegagalan sistem terjadi akibat pihak Bappeda tidak melakukan kajian yang benar pada seluruh usulan proyek yang diajukan SKPD. Bagaimana mungkin SKPD mengusulkan anggaran proyek padahal Masalah Pembebasan saja belum diselesaikan.
B. Pelaksanaan , aspek pelaksanaan menjadi faktor yang menyebabkan sistem Manajemen Pembangunan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebab didalam proses pelaksanaan begitu banyak faktor dan pihak yang terlibat didalamnya, contohnya : Sejak Proses pelelangan diwakili Satgas eproc disini proses normalnya membutuhkan waktu sekitar 40 hari hingga pada tahap pelaksaaan proyek, Sosialisasi proyek , disini keterlibatan masyarakat dan instansi teknis kadang menjadi kendala tersendiri, contohnya Peraturan Pemerintah Kota Balikpapan yang melarang menebang dan memotong Pohon tanpa ijin yang dikeluarkan pihak Badan lingkungan Hidup (BLH) terkadang membutuhkan waktu hingga ber bulan bulan sehingga proses pelaksanaan pembangunan terlambat dilaksankan.
C. Monitoring dan Evaluasi. Untuk urusan yang satu ini bukan rahasia umum seluruh SKPD jarang bahkan kurang sekali melakukannya, Seharusnya seluruh kegiatan selalu di monitor dan di evaluasi segala hambatan dan kendalanya. Mereka menyerahkan tanggung jawab penuh seluruh kegiatan pengawasan dan monitoring proyek kepada pihak ketiga yaitu Konsultan Pengawas yang dibayar dengan uang rakyat namun tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Kesimpulan saya ketiga aspek tersebutlah yang menjadi faktor kegagalan pemerintah kota Balikpapan dalam menjalankan sistem manajemen pembangunan dan akibatnya setiap tahun terjadi penurunan kinerja penyerapan anggran yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat kota Balikpapan .

by admin pmcki